KKP Dorong Budidaya Berbasis One Region One Commodity

KKPNews, Banjarnegara – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) akan fokus pada klastersisasi kawasan budidaya. Hal ini dilakukan guna pengembangan potensi perikanan budidaya di daerah yang sangat beragam, dengan pengelolaan yang spesifik. Klasterisasi ini diharapkan akan memicu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis perikanan budidaya. Tujuannya untuk mendorong pengembangan kawasan budidaya sesuai komoditas spesifik atau dengan istilah one region, one commodity.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengungkapkan, banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi pengembangan one region, one commodity. Misalnya Kabupaten Banjarnegara yang memiliki potensi pengembangan budidaya air tawar yang besar. Daerah ini juga memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap produksi perikanan budidaya di Provinsi Jawa Tengah. Tercatat, tahun 2015 produksi perikanan budidaya di Kabupaten Banjarnegara mencapai 17.874 ton atau memberikan share sebesar 4,3% terhadap total produksi perikanan budidaya Provinsi Jawa Tengah, yang mencapai 421.022 ton. Angka ini memiliki peluang untuk didorong, mengingat potensi pengembangan masih terbuka untuk digarap.

Menurut Slamet, Banjarnegara dapat dijadikan model pengembangan klaster ini, mengingat potensi pengembangan cukup banyak dan beragam, khususnya untuk sentral budidaya air tawar di kolam dan sentra pengembangan minapadi. “Kita akan bangun kawasan-kawasan yang terintegrasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan, dan secara langsung akan menjamin kesinambungan siklus usahanya,” jelas Slamet.

Sentral-sentral kawasan perikanan budidaya  yang saat ini telah menjadi model tersebut, antara lain Kabupaten Sleman dengan unggulan minapadi; Kabupaten Boyolali dengan unggulan lele; Kabupaten Kampar dengan unggulan patin; dan daerah-daerah lain yang akan didorong melalui program kebijakan serupa. Untuk itu menurutnya, perlu adanya komitmen dan tanggung jawab dari berbagai pihak dalam mendukung berjalannya siklus bisnis pada setiap mata rantai mulai dari hulu hingga hilir.

Salah satu program strategis yang dikembangkan saat ini adalah minapadi. Konsep minapadi memberikan keuntungan ganda secara ekonomi. Di samping itu, konsep ini telah sejalan dengan prinsip pengelolaan perikanan budidaya berkelanjutan berbasis ekosistem. Indonesia tercatat sebagai pionir pengembangan minapadi di dunia, dan hingga kini telah menjadi rujukan model oleh negara lain khususnya di level Asia Pasifik.

Sejak tahun 2014, FAO telah menginisiasi kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui program FAO Regional Initiative “Sustainable Intensification of Aquaculture for Blue Growth on Asia-Pasifik”. Konsep minapadi memiliki peran penting terutama dalam menopang ketahanan pangan nasional, dan telah secara nyata mampu menggenjot produktivitas padi dan ikan yang dibudidayakan. Apalagi menurut Slamet, Indonesia memiliki potensi lahan sawah seluas 8 juta ha dengan potensi minapadi seluas 4,9 juta Ha.

Sebagai gambaran, dalam 1 (satu) Ha lahan minapadi dapat dihasilkan produksi padi sebanyak 7-8 ton per siklus, dan tambahan produksi ikan sebanyak 1,5-2 ton per siklus. Artinya masyarakat akan mampu meraup pendapatan setidaknya senilai Rp72 juta per tahun atau Rp6 juta per bulan. Dengan kata lain, petani akan mendapatkan nilai tambah pendapatan sebesar 50% dibanding sebelum menerapkan konsep minapadi. Jika potensi lahan minapadi dapat dioptimalkan, akan didapatkan paling tidak produksi padi sebanyak 68 juta ton per tahun dan produksi ikan sebanyak 9,8 juta ton per tahun. Angka ini tentunya akan mampu mendongkrak kebutuhan pangan dan gizi masyarakat secara nasional.

Inovasi teknologi lainnya yang tengah didorong yaitu budidaya lele sistem bioflok. Intensivikasi teknologi yang mengandalkan oksigen dan probiotik ini, mampu menggenjot produktivitas hingga 3 kali lipat dari teknologi konvensional. Secara ekonomi dari 1 unit usaha (25 lubang) mampu menghasilkan produksi lele siap konsumsi sebanyak 11,2 ton per siklus, atau dengan kata lain pembudidaya dapat meraup keuntungan bersih sekitar Rp650 juta per tahun atau sekitar Rp54 juta per bulan.

Slamet mengungkapkan, tahun 2017 ini, pengembangan lele bioflok akan diarahan untuk pemberdayaan masyarakat pesantren melalui program “bioflok masuk pesantren”. “Program ini sangat penting dalam rangka turut serta membangun ekonomi umat, apalagi kelembagaan pesantren menjadi media paling efektif untuk implementasi model one region, one commodity,” pungkas Slamet. (Humas DJPB/AFN).

Sumber : http://news.kkp.go.id/index.php/kkp-dorong-budidaya-berbasis-one-region-one-commodity/

Advertisements

Program “Sehatkan” Beri Dampak Positif bagi Masyarakat Pembudidaya

Program “Sehatkan” berupa fasilitasi sertifikasi hak atas tanah bagi pembudidaya ikan yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), mendapat sambutan postif dari masyarakat pembudidaya. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Sobjakto, mengatakan, program yang telah ada sejak tahun 2012, dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut, telah memberikan dampak positif bagi masyarakat pembudidaya ikan.

Kemudahan akses pembiayaan, telah secara nyata mampu meningkatkan nilai tambah modal bagi pembudidaya dalam mengembangkan kapasitas usaha. Pembiayaan yang diberikan, lanjut Slamet, akan mendorong pembudidaya melakukan re-investasi, sehingga akan mempercepat proses pengembangan kawasan budidaya. Oleh karenanya, para pembudidaya harus memiliki cara pandang yang visioner dalam mengelola usahanya. “Kami akan dorong pemilik sertifikat yang masih minim permodalan untuk dapat memanfaatkan skema-skema kredit lunak baik melalui KUR, maupun program CSR dari perusahaan. Harapannya dengan begitu usaha yang mereka geluti akan berkesinambungan, lebih kuat dan mandiri,” papar Slamet saat membuka acara Temu Koordinasi Perikanan Budidaya di Hotel Grand Serpong, Tangerang, Senin (8/5).

Sementara itu, Nasem, salah seorang pembudidaya ikan bandeng di Kabupaten Indramayu, mengaku sangat terbantu dengan adanya program “Sehatkan” yang digagas pemerintah. Menurutnya, sebelum adanya program ini, usahanya sangat sulit untuk mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan maupun pihak lain karena tidak memiliki sertifikat tanah, sehingga usaha yang ia geluti sulit berkembang. “Terus terang sebelum ada program Sehatkan kami masyarakat enggan mengurus sertifikat tanah,  karena butuh waktu lama dan prosesnya sangat ribet, namun melalui program ini semua telah diurus oleh pemerintah,” kata Nasem saat dikonfirmasi via telpon. Bukan hanya itu, dirinya mengaku, bahwa baru-baru ini dirinya telah mendapatkan akses permodalan dari program kemitraan kegiatan PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) PT. PELNI senilai 50 juta rupiah.

Demikian halnya dengan Munir, Koordinator Fasilitasi “Sehatkan” sekaligus sebagai pembudidaya ikan di Kecamatan Muncar Banyuwangi. Dirinya mengaku, sejak adanya program ini, usaha budidaya yang digelutinya semakin berkembang karena adanya tambahan modal melalui kredit perbankan yang digelontorkan Bank BRI dan lembaga pembiayaan swasta lainnya. “Saat ini kami cukup mudah mendapatkan akses kredit, dan semakin dipercaya, seiring adanya jaminan sertifikat yang kami miliki, disamping usaha budidaya yang lebih berkembang dari sebelumnya,” ungkapnya.

Sumber data yang terlaporkan ke KKP mencatat hingga tahun 2015 setidaknya sebanyak 7.739 sertifikat hak atas tanah pembudidaya yang telah diterbitkan BPN, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 362 sertifikat telah diagunkan ke Bank dengan nilai kredit mencapai lebih dari 6,8 miliar rupiah. Sedangkan tahun 2017 KKP mengusulkan sebanyak 11.000 bidang tanah untuk disertifikasi ke Kementerian ATR/BPN. (Humas DJPB/RHP)

Sumber : http://news.kkp.go.id/index.php/program-sehatkan-beri-dampak-positif-bagi-masyarakat-pembudidaya/

Benih Lele Masih Kurang Pasokan

Pembenihan lele di Indonesia kebanyakan masih dalam skala UPR, perlu ditingkatkan skala dan kualitasnya. Kalau pakan memegang komponen biaya terbesar, lain lagi dengan benih meski bukan biaya terbesar dalam budidaya namun merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan budidaya. ”Kalau kita dengerin cerita di lele banyak kegagalan baik konvensional maupun bioflok khususnya pemain baru yang gagal, yang paling utama kegagalan itu karena faktor benih,” ujar Muhammad Amir pembudidaya lele asal PekalonganJawa Tengah yang kini pindah ke Cibinong.

Menurutnya, rata-rata benih yang beredar di pembudidaya diperoleh dari pemijah/breeding lokal yang tidak mempunyai manajemen broodstock, dan akar masalahnya salah stunya pada ketersediaan induk yang qualified (memiliki kualifikasi baik) yang masih terbatas. “Di Indonesia produsen induk terbatas di 3 Balai, yakni Sukabumi, Sukamandi, dan Lombok, dari tiga produsen induk tidak bisa mengcover kebutuhan pembudidaya,” ujar Amir.

Diakui Imza Hermawan salah satu pembenih lele asal Bogor, yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI), bahwa saat ini walaupun sudah ada indukan lele sangkuriang 2, lele mutiara, dan lainnya tapi itu masih belum cukup. Ia berharap agar pemerintah harus lebih meningkatkan lagi kualitas indukan (Grand Parent Stock) lele yang lebih unggul untuk mendukung benih yang dihasilkan pembudidaya juga memiliki kualitas yang baik. “Saya berharap pemerintah punya program induk unggul yang terus menerus dan massif,” kata Imza berkeinginan.

Ia juga menginformasikan, saat ini untuk pembenihan lele di Indonesia kebanyakan masih dalam skala UPR (Usaha Pembenihan Rakyat) dengan skala rata-rata pembenih produksinya sekitar 100 ribu ekor per siklus. Padahal kebutuhan benih lele jumlahnya sangat besar seiring dengan peningkatan permintaan lele dan tren budidayanya.

Menambahkan Imza, Cecilia Eny Indriastuti Bendahara APCI membenarkan bahwa permintaan benih lele saat ini sangat tinggi. Dari hitung-hitungannya, jika pembudidaya di Parung produksinya total sekitar 60 ton per hari, paling tidak mereka memerlukan benih sekitar 1.250.000 ekor setiap harinya untuk wilayah Parung dan sekitarnya saja.

Padahal diketahui produksi benih masih mengandalkan pembenih UPR yang skala produksinya kecil, sekalipun ada juga perusahaan pakan yang juga memproduksi benih tetap saja masih kurang. ”Banyak benih lele masuk dari daerah lain seperti Boyolali dan Jawa Timur untuk memasok kebutuhan benih di Jawa Barat,” ujar Eny.

Sumber : http://www.trobos.com

BBPBAT Andalkan Ikan Mas ‘Mantap’

Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi meluncurkan penelitian terbarunya yang diberi nama ‘Ikan Mas Mantap’ atau Ikan Mas Majalaya yang tahan penyakit. Peluncuran penelitian terbarunya melihat dari kondisi ikan mas yang rentan oleh penyakit virus koi herpers virus (KHV) karena perubahan cuaca.

Penelitian terbaru yang dilaunching pada April 2015 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan varietas baru besutan BBPBAT Sukabumi yang sesuai dengan Keputusan Menteri KP No.24/Kepmen-KP/2015.

Kepala Seksi Kerja Sama Teknik dan Informasi Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, Jaka Trenggana, mengatakan Ikan Mas Majalaya merupakan salah satu spesies ikan air tawar yang banyak dibudidayakan di Indonesia termasuk di Sukabumi.

Menurutnya, sejak 2002 ikan mas sempat mengalami penurunan akibat serangan penyakit, seperti KHV sehingga banyak para petani ikan yang merugi akibat rendahnya ketersediaan induk ikan mas. Upaya pemulihan dari BBPBAT ini pun terus dilakukan salah satunya dengan pemberian antibiotik imunostimulan vitamin, ragi, serbuk bawang putih, dan meniran hingga pada 2014 penyeleksian dengan bantuan marka molekuler Cyca-DAB1*05 yang merupakan kelompok gen major histocompatibility complex (MHC) II untuk ketahanan terhadap penyakit bakterial dan virus.

“Kajian serta penerapan upaya Ikan Mas Majalaya Mantap ini sudah dilakukan sejak 2009 dan berlanjut hingga sekarang dan hasilnya 99 persen ikan mas dapat dikembangkan dengan baik tanpa takut terkena virus,” terang Jaka kepada Radar Sukabumi, kemarin (5/8).
Lebih Lanjut dirinya menerangkan, hasil indukan yang menggunakan mantap ini diklaim memiliki tingkat ketahanan tubuh ikan mas terhadap inveksi bakteri aeromonas hydrophylia sebesar 74,4 persen dan pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Melihat keberhasilan seperti ini, Jaka berharap dapat mendorong peningkatan produksi ikan mas yang sebelumnya mengalami penurunan akibat terinfeksi virus dan membantu mendorong perekonomian di wilayah Kota Sukabumi. Selain itu dengan adanya program unggulan yang diluncurkan BBPBAT dapat meminimalisir adanya kematian massal ikan mas akibat terkena KHV.

sumber : http://radarsukabumi.com

C14

Foto: widi/radarsukabumi MANTAP : Kepala Seksi Kerja Sama Teknik dan Informasi Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi Jaka Trenggana bersama salah satu karyawan BBPBAT menunjukan salah satu induk ikan mas yang tahan penyakit

Ikan Mas Majalaya MANTAP

a_5903

Budidaya ikan mas di Indonesia sudah cukup lama terbelenggu serangan penyakit  Koi Herpes Virus (KHV) dan bakteri Aeromonas hydrophila. Serangan penyakit tersebut membuat produksi ikan primadona air tawar ini tertekan. Pembudidaya tidak bisa meningkatkan skala usaha karena terancam kematian masal akibat serangan penyakit ini.

Namun kini hal yang dinanti para pembudidaya ikan mas telah hadir. Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi melalui surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 24/KEPMEN-KP/2015 tentang pelepasan ikan mas mantap,  pada 16 April 2015 telah merilis indukan ikan mas tahan KHV.

Dijelaskan Perekayasa Ikan Mas dari BBPBAT Sukabumi, Adi Sucipto, ikan mas ini telah teruji tahan terhadap penyakit KHV dan bakteri Aeromonas hydrophila.  Keunggulan lainnya, kata Adi, ikan mas varietas ini pertumbuhan dan konversi pakan yang bagus. Meski memiliki banyak keunggulan, diakui Adi harga jual relatif sama dengan induk ikan mas lainnya.

Hingga kini, lanjut Adi, ikan mas tahan penyakit ini sudah disebarkan ke daerah Jawa Barat, Jambi, Aceh, Sumatera Barat, dan Papua. “Respon pasar sejauh ini bagus. Namun demikian, kami masih harus terus lakukan pemantauan atas produk yang telah kami pasarkan,” jelas Adi.

Sudah Teruji

Adi menjelaskan, dari hasil uji tantang ketahanan ikan mas ini terhadap KHV dan bakteri Aeromonas hydrophyla, maka pembudidaya kini dapat meningkatkan skala produksi. Dan yang tak kalah menarik lagi dari data uji tantang tersebut, pembudidaya memperoleh gambaran presentasi ikan yang hidup jika terjadi serangan penyakit. “Tidak ada metode khusus dalam pemeliharaan induk ikan mas tahan penyakit. Artinya, manajemen pemeliharaannya adalah sama dengan ikan mas yang lain,” ucapnya.

Dipaparkan Adi, uji tantang terhadap KHV juga dilakukan pada ikan mas majalaya MHC⁺ F2 dan kontrol yang berasal dari masyarakat dengan ukuran ikan sekitar 100 gram per ekor. Hasil uji tantang menunjukkan, ikan Majalaya MHC⁺ F2 (kelangsungan hidup 100%) lebih tahan terhadap serangan KHV dibandingkan ikan kontrol (kelangsungan hidup 8,33%) (lihat Gambar 2). Uji tantang dilakukan pada 3 – 24 April 2014 melalui injeksi sebanyak 0,1 ml/ ekor pada konsentrasi 10-2 CFU.

Kajian ikan mas tahan penyakit ini diinisiasi pada 2009 dan secara berkesinambungan dilanjutkan hingga 2014, khususnya pada strain majalaya. Menurut Adi, hasil kajian ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr Krzystof L Rakus seperti yang tertuang dalam buku “Major Histocompatibility (MH) Polymorpism of Common Carp: Link with Disease Resistance”.

Dalam kajian ini, kata Adi, para perekayasa di BBPBAT Sukabumi berupaya meningkatkan ketahanan tubuh induk dan benih ikan mas melalui pemberian imunostimulan dan vitamin C, seleksi menggunakan marka Cyca-DABI*05 untuk ketahanan terhadap penyakit bakterial, memperbaiki kualitas lingkungan pemeliharaan, serta terus mencari teknik pemeliharaan yang diduga mampu mengeliminir serangan. Tujuan dari kegiatan pemuliaan ini adalah untuk menghasilkan indukan ikan mas yang tahan penyakit.

Adi memaparkan, respon imun pada ikan mas, terkait dengan adanya Molekul Major Histocompatibility Complex (MHC) kelas I dan MHC kelas II. “Molekul MHC I secara spesifik terlibat dalam mengeliminir infeksi virus melalui mekanisme sitotoksik, sedangkan MHC II akan mengaktifkan sel-sel fagosit untuk memproduksi antibodi dan mengaktivasi karakter-karakter imun yang terlibat dalam mengeliminasi parasit, bakteri, dan menetralkan virus,” paparnya

Sumber : http://www.trobos.com

hub3